BAIK-BURUK KOMERSIALISASI PENDIDIKAN
Oleh Shafia Asy Syifa
Ketika mendengar “komersialisasi”,
hal pertama yang terbersit di benak kebanyakan orang adalah bahwa komersil itu
buruk! Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, bahkan wajar-wajar saja. Apalagi,
jika diamati dari banyak kasus yang terjadi di dunia pendidikan negeri ini.
Banyak anak negeri yang harusnya memiliki kesempatan untuk mengenyam setidaknya
pendidikan dasar dan menengah, harus meninggalkan bangku sekolah mereka hanya
karena masalah biaya yang semakin tinggi. Bahkan, banyak dari mereka yang sama
sekali tidak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan formal.
Permasalahan
biaya pendidikan memang belum memiliki solusi yang terbaik. Lebih dari itu, sebagian
pihak memanfaatkan kenaikan biaya ini untuk meraup keuntungan dari para orang
tua wali siswa. Beberapa waktu lalu, seorang anak kelas empat Sekolah Dasar
Swasta di Tangerang Selatan, yang berpindah ke Sekolah Dasar Negeri di Jakarta,
harus membayar sampai dengan empat belas juta rupiah di muka, hanya untuk
mendapat bangku di sekolah negeri tersebut.
Pada
dasarnya, kenaikan biaya sekolah yang ditetapkan oleh masing-masing yayasan
atau komite sekolah bukan tidak beralasan. Kondisi krisis ekonomi global sangat
mempengaruhi beban biaya operasional sekolah. Sebut saja beban honor guru yang selalu
meningkat, karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat pula. Belum lagi
nominal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah secara menyeluruh. Dana BOS
yang disediakan pemerintah di kota masih berkisar 500 ribu rupiah per siswa SD
per tahun. Untuk siswa SMP diberikan dana sekitar 800 ribu rupiah per tahun.
Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan Balitbang Depdiknas, untuk menuju
sekolah gratis dibutuhkan dana sebesar 1,8 juta rupiah tiap siswa SD per tahun
dan 2,7 juta rupiah tiap siswa SMP per tahun. Jelas perbandingan dana BOS
tersebut jauh dari cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan siswa selama satu
tahun. Sebut saja biaya yang dibutuhkan untuk membeli buku paket siswa SD dalam
satu tahun ajaran yang mencapai lebih dari 300 ribu rupiah. Tak heran,
sekolah-sekolah yang memiliki banyak siswa dari kalangan masyarakat menengah ke
bawah, hanya menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai buku pegangan bagi
murid-muridnya. Sedangkan buku paket, hanya disediakan di perpustakaan sekolah
dalam jumlah dan kondisi yang kurang memadai.
Berdasarkan
uraian di atas, tampak bahwa mutu sebuah sekolah berbanding lurus dengan
anggaran operasional sekolah yang memadai. Bagaimana bisa sebuah sekolah dapat memiliki
tenaga pengajar yang benar-benar kompeten di bidangnya, jika tidak ada anggaran
yang cukup? Bagaimana bisa sebuah sekolah menyediakan fasilitas utama dan
fasilitas pendukung yang bagus bagi siswa-siswanya tanpa biaya yang memadai? Apakah hal ini yang menyebabkan hampir seluruh
sekolah menjadi komersil?
Memang
benar, bahwa kebutuhan operasional sekolah yang membuat pendidikan menjadi
mahal. Komersialisasi pada sebuah sekolah dikatakan baik, jika masih berada di
batas rasional, sesuai aturan yang ada. Dan juga mendatangkan manfaat bagi
seluruh civitas di dalamnya, terutama peserta didiknya. Sebaliknya, sebuah
sekolah yang menerapkan komersialisasi yang tidak sehat, adalah sekolah yang
telah berbelok dari aturan yang ada, dan keluar dari batas rasionalnya. Manfaat
yang didatangkan pun hanya untuk kepentingan segelintir pihak, Bukan untuk
peserta didiknya. Lalu bagaimana cara agar Indonesia dapat mengatasi tingginya
angka anak putus sekolah, dan memberi kesempatan pendidikan kepada lebih banyak
lagi anak bangsa?
Saat
ini sudah banyak lembaga dan kelompok orang yang mengadakan sekolah gratis bagi
anak-anak kurang mampu. Tetapi, pendidikan yang diselenggarakan tersebut masih
pada taraf ‘seadanya’. Media pengajaran yang seadanya, tenaga pengajar ‘seadanya’,
dan banyak lagi. Mereka pun tidak memiliki kesempatan untuk bersaing secara sehat dengan siswa dari
sekolah bertaraf Internasional. Yang memungkinkan mereka untuk menunjukkan bakat-bakat
yang mereka miliki. Alangkah baiknya jika ada sekolah-sekolah yang menerapkan
sistem ‘peduli moral dan prestasi’. Sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas
bertaraf internasional, yang memungut biaya normalnya sekolah bertaraf
internasional bagi siswa dari kalangan ekonomi menengah ke atas, dan dari biaya
tersebut, dapat mendanai anak-anak kurang mampu yang memiliki tekad yang kuat
untuk belajar. Keduanya dapat sama-sama bersekolah di sana. Nantinya, anak-anak
tersebut bisa berkarya. Karya-karya mereka kemudian bisa dikomersilkan dan
dijual, dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendanai lebih banyak lagi siswa
yang kurang beruntung.
Mungkin awalnya akan ada banyak penolakkan.
Wajar saja jika mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah atas tidak
ingin mendapat perlakuan yang sama dengan siswa yang mendapat bantuan dana.
Namun, sejatinya hal itu bisa dicegah jika sejak awal sekolah seperti itu
didirikan, mereka diberi pengertian akan Visi dan Misi berdirinya sekolah tersebut.
Dan yang paling penting adalah kesediaan dari siswa yang berasal dari keluarga
yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas untuk duduk berdampingan dengan
siswa yang menerima bantuan. Sekolah seperti ini diyakini akan menciptakan
kader-kader bangsa yang jauh lebih baik. Karena dengan hidup berdampingan
dengan siswa yang kurang mampu, akan mengajarkan mereka untuk menghargai
seseorang bukan dari hartanya, tapi dari usahanya. Sebaliknya, siswa yang
diberi bantuan, akan terpacu untuk belajar dan berusaha lebih giat, agar kelak
memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Sekolah seperti ini memiliki
komersialisasi yang sehat. (Aisyah)
(24/11/2012)
